KLIKsulsel__Manggarai – Proyek pembangunan jalan hotmix Goloworok–Wela di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menelan anggaran sekitar Rp10 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU), menuai sorotan tajam publik.
Jalan yang baru dibangun pada 2025 itu kini mengalami kerusakan parah meski belum genap setahun digunakan.
Pantauan warga menunjukkan kondisi aspal mulai terkelupas di sejumlah titik, retakan memanjang terlihat di badan jalan, hingga lubang besar yang menganga dan membahayakan pengguna jalan.
Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat proyek itu sebelumnya digadang-gadang menjadi akses strategis penunjang ekonomi masyarakat.
Kerusakan cepat pada proyek bernilai miliaran rupiah itu memunculkan pertanyaan besar terkait kualitas pengerjaan, pengawasan proyek, hingga dugaan penyimpangan anggaran.Di tengah derasnya kritik masyarakat, pihak kontraktor sempat memberikan pernyataan singkat kepada media dengan mengatakan akan melakukan perbaikan pada pekan depan.
Namun, pernyataan tersebut dianggap belum memberikan kepastian karena tidak disertai penjelasan teknis maupun komitmen resmi terkait tanggung jawab proyek.Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tanggung jawab utama dalam proyek tersebut justru memilih diam dan belum memberikan klarifikasi kepada publik. Sikap bungkam PPK dinilai semakin memicu spekulasi dan dugaan adanya persoalan serius dalam proses pembangunan jalan tersebut.
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Krisnichol Siki, menilai kerusakan jalan dalam waktu singkat menjadi indikasi adanya masalah dalam keseluruhan siklus proyek, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.“Nilai investasi Rp10 miliar seharusnya menjamin kualitas terbaik dan daya tahan jangka panjang. Fakta bahwa jalan rusak dalam waktu singkat menunjukkan ada yang tidak beres,” ujar Krisnichol.
Menurutnya, kerusakan seperti pengelupasan aspal dan retakan yang terjadi secara merata dapat mengindikasikan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, ketebalan lapisan aspal yang tidak memenuhi standar, atau pengerjaan yang dilakukan tidak maksimal.
Ia juga menilai alasan seperti cuaca ekstrem atau kondisi tanah labil tidak bisa dijadikan pembenaran.“Risiko seperti itu seharusnya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Kalau dijadikan alasan sekarang, berarti ada kelalaian serius,” katanya.
Pengawasan Dipertanyakan
Sorotan juga tertuju pada lemahnya fungsi pengawasan proyek. PPK, konsultan pengawas, dan instansi teknis dinilai gagal memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan hasil pekerjaan di lapangan.
“Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya pihak terkait berani menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat kini mulai mempertanyakan kemungkinan adanya hubungan kepentingan antara kontraktor dan pihak tertentu dalam pemerintahan daerah.
Desakan Audit Menyeluruh
Atas kondisi tersebut, Krisnichol meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek jalan Goloworok–Wela.
Ia mendorong pemeriksaan dilakukan mulai dari dokumen anggaran, spesifikasi material, hingga aliran penggunaan dana proyek.
Selain itu, ia meminta kontraktor bertanggung jawab penuh memperbaiki jalan tanpa menggunakan tambahan anggaran negara.
Jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, ia meminta agar izin perusahaan dicabut dan proses hukum dijalankan.Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan melibatkan pengawasan masyarakat.
Kepercayaan Publik Tergerus
Kasus jalan rusak di Manggarai ini dinilai bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dan penggunaan uang negara.
Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi serta memastikan ada langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan dan mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi.
“Rakyat tidak hanya butuh janji perbaikan. Rakyat ingin tahu ke mana anggaran Rp10 miliar itu digunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegas Krisnichol.
