KLIKSULSEL_Ruteng – Ribuan massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan warga desa turun ke jalan di Kota Ruteng pada Senin (4/5/2026).
Aksi besar-besaran itu menjadi luapan kemarahan rakyat atas persoalan ketenagakerjaan hingga krisis air bersih yang dinilai tak kunjung mendapat solusi nyata.
Dengan membawa spanduk dan meneriakkan slogan “Hidup Buruh! Lawan Ketidakadilan!”, massa memadati sejumlah titik di pusat kota.
Demonstrasi berlangsung panas setelah massa menilai pemerintah daerah lamban merespons penderitaan rakyat kecil.Aksi tersebut bukan sekadar peringatan Hari Buruh.
Massa datang dengan satu tuntutan utama: pemerintah harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat, bukan hanya memberikan janji.
“Buruh Bukan Mesin”
Di tengah kerumunan massa, Skolastika Neneng Sari tampil lantang menyuarakan keresahan kaum buruh. Ia menilai para pekerja selama ini hanya dipandang sebagai angka dalam laporan ekonomi tanpa benar-benar diperhatikan kesejahteraannya.
“Apa yang kita dapatkan sebenarnya? Apakah upah ini cukup untuk makan? Apakah jaminan kesehatan ini benar-benar melindungi? Jawabannya: tidak!” tegasnya di hadapan massa aksi.
Menurutnya, buruh selama ini diperlakukan layaknya mesin produksi yang terus dipaksa bekerja tanpa kepastian hidup yang layak.
Ia juga menegaskan bahwa kekuatan terbesar buruh ada pada persatuan. Massa diminta terus bersuara dan tidak takut memperjuangkan hak-haknya.
Massa Kecewa, Kantor Bupati Dijaga Ketat“Jika satu pabrik berhenti, roda ekonomi guncang. Jika satu kota bergerak, negeri ikut bersuara. Kita adalah penggerak bangsa ini,” katanya disambut sorak peserta aksi.
Massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Manggarai dan tiba sekitar pukul 10.40 WITA.
Namun situasi memanas setelah gerbang kantor disebut ditutup rapat dan dijaga aparat kepolisian serta Satpol PP.
Demonstran mendesak Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit keluar menemui massa.
Namun hingga hampir tiga jam menunggu di bawah terik matahari, bupati tak kunjung muncul.
Kekecewaan massa akhirnya pecah.
Setelah memastikan tidak ada perwakilan pemerintah yang menemui mereka, massa bergerak menuju Kantor DPRD Manggarai sekitar pukul 13.05 WITA dengan emosi yang semakin memuncak.
DPRD Dikritik: “Jangan Hanya Janji”
Di depan gedung DPRD, massa kembali menunggu cukup lama sebelum akhirnya Ketua DPRD Manggarai Paul Peos bersama sejumlah anggota dewan menemui demonstran.
Dalam orasinya, Florentianus Nariyani Mbei menyampaikan kritik keras terhadap para wakil rakyat yang dinilai kurang hadir di tengah persoalan masyarakat.“Banyak warga takut bersuara karena hidup di bawah tekanan. Takut kehilangan pekerjaan, takut berhadapan dengan pemilik modal. Di situlah kalian seharusnya hadir,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji politik.
Fakta Upah Buruh Dinilai MemprihatinkanFlorentianus juga membeberkan sejumlah temuan terkait kondisi pekerja di lapangan. Menurutnya, masih ada buruh yang menerima upah jauh dari kata layak.
Ia menyebut ada pekerja yang hanya menerima gaji Rp 750 ribu per bulan. Bahkan, ada pekerja yang lembur selama dua bulan namun total upah yang diterima hanya sekitar Rp 1,5 juta.
“Apakah kalian tahu kondisi ini? Mungkin tidak. Karena kalian jarang turun,” katanya.
Massa mendesak pemerintah daerah segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Tenaga Kerja. Mereka menilai regulasi nasional belum cukup melindungi buruh dari praktik ketidakadilan di lapangan.
Florentianus bahkan memperingatkan aksi yang lebih besar bisa terjadi apabila tuntutan rakyat terus diabaikan.
Krisis Air Bersih di Paralando Jadi Sorotan
Selain isu ketenagakerjaan, demonstrasi juga menyoroti persoalan krisis air bersih di Desa Paralando. Warga mengaku hingga kini masih kesulitan mendapatkan akses air layak konsumsi.
Warga setempat, Nobertus Suryadi Hake, mengungkapkan sebagian masyarakat terpaksa menggunakan air bercampur lumpur dan kubangan kerbau untuk kebutuhan sehari-hari.“Hari ini rakyat minum air keruh, sementara pejabat menikmati air bersih setiap hari,” ujar Florentianus dalam orasinya.
Massa juga menyinggung dugaan intimidasi terhadap warga yang ikut aksi demonstrasi. Disebutkan ada ancaman mutasi terhadap pekerja jika anggota keluarganya terlibat dalam aksi turun ke jalan.
“Rakyat punya martabat, bukan budak yang boleh diancam,” tegas Nobertus.
DPRD Janjikan RDP Soal Air Bersih
Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Manggarai Paul Peos mengatakan persoalan Undang-Undang Cipta Kerja berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Sementara terkait usulan Perda Ketenagakerjaan, ia menyebut pembahasannya belum masuk program legislasi daerah tahun 2026 dan kemungkinan baru dibahas pada 2027.
Meski demikian, DPRD berjanji akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait krisis air bersih di Paralando pada 8 Mei mendatang dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Namun bagi massa aksi, janji tersebut belum cukup menjawab keresahan masyarakat.
Mereka menegaskan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari megahnya gedung pemerintahan, tetapi dari kesejahteraan rakyat yang bekerja dan hidup di bawahnya.
Aksi di Ruteng itu pun menjadi pesan keras bagi pemerintah: ketika keadilan tak hadir di ruang kekuasaan, rakyat akan terus mencarinya di jalanan.
