Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Unika St. Paulus Ruteng. (Red)*
Kliksulsel, OPINI_Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Program ini menyasar jutaan peserta, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita.
Hingga Oktober 2025, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 35,4 juta penerima manfaat. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Namun, di tengah capaian tersebut, sejumlah persoalan muncul dan memicu perdebatan publik mengenai efektivitas serta prioritas penggunaan anggaran negara.
Ribuan Kasus Keracunan Jadi Sorotan
Pelaksanaan MBG di berbagai daerah tidak lepas dari kendala. Sejumlah laporan menyebutkan adanya kasus keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi makanan dalam program tersebut.
Pemerintah telah menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok, proses pengolahan makanan, hingga mekanisme pengawasan.
Faktor kesalahan manusia disebut menjadi salah satu penyebab yang perlu dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang.
Meski demikian, muncul pertanyaan mengenai kesiapan sistem pengelolaan program berskala nasional tersebut, terutama dalam menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Pendidikan Masih Menjadi Tantangan Besar
Berdasarkan berbagai laporan pendidikan nasional, lebih dari 3,9 juta anak Indonesia tercatat tidak bersekolah. Sebagian di antaranya terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan ketidakmampuan keluarga membiayai kebutuhan pendidikan.
Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai prioritas pembangunan nasional.
Pendidikan Gratis Dinilai Menjadi Investasi Jangka Panjang
Pendidikan dipandang sebagai investasi strategis yang memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Akses pendidikan yang merata diyakini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan sosial.
Menurut pandangan penulis, pemenuhan kebutuhan gizi dan akses pendidikan seharusnya berjalan beriringan. Namun, ketika negara dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kebutuhan prioritas, pendidikan dinilai memiliki efek berkelanjutan yang lebih luas bagi pembangunan bangsa.
Generasi yang sehat sekaligus berpendidikan dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Perlu Tata Kelola yang Akuntabel
Program sosial berskala nasional memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu didukung oleh sistem pengawasan yang kuat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Perdebatan mengenai “makan gratis atau pendidikan gratis” sejatinya bukan soal memilih salah satu. Kedua sektor tersebut sama-sama penting dalam pembangunan manusia Indonesia.
Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat, sekaligus memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.
Dengan demikian, Indonesia Emas tidak hanya ditopang oleh generasi yang sehat secara fisik, tetapi juga generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki akses pendidikan yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik. (*)
Opini: Trevonia Alviana Jeninut
Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Unika St. Paulus Ruteng
