Pabrik Porang di Reo Disorot, Warga Tagih Janji DLH Manggarai Terbitkan Rekomendasi Lingkungan

KLIKSULSEL_Ruteng, 22 April 2026 — Di tengah geliat ekonomi yang pelan-pelan merambat ke wilayah pesisir Flores, sebuah kegelisahan tumbuh diam-diam di antara warga Reo, Kabupaten Manggarai.

Kehadiran perusahaan pengolahan porang yang semestinya menjanjikan lapangan kerja dan perputaran ekonomi, kini justru menghadirkan tanya: seberapa mahal harga yang harus dibayar untuk sebuah kemajuan?

Udara yang dulu lepas tanpa curiga, kini terasa asing. Suara mesin yang tak kenal jeda menggeser keheningan yang selama ini akrab dengan kehidupan warga.

Dari halaman rumah hingga lorong-lorong kecil kampung, keluhan berembus—tentang limbah, tentang kebisingan, tentang kenyamanan yang perlahan tergerus.

Sorotan publik pun mengarah pada pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manggarai. Pada Rabu siang, Kepala DLH, Carles Rihi, akhirnya memberikan respons atas keresahan yang mengemuka.

Tim Sudah Turun, Harapan Mulai Tumbuh

Dalam keterangannya, Carles memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Tim teknis telah diturunkan ke lapangan untuk melakukan peninjauan langsung terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

“Tim teknis sudah turun dan akan memberikan rekomendasi terkait kesediaan pengelolaan lingkungan,” ujarnya singkat.

Pernyataan ini membawa secercah harapan. Setidaknya, ada pengakuan bahwa keluhan warga bukan sekadar desas-desus. Ada proses yang berjalan, ada mata yang melihat langsung kondisi di lapangan.

Rekomendasi yang tengah disusun itu diharapkan menjadi titik awal perbaikan—bukan sekadar formalitas administratif.

“Waktu Dekat” yang Terasa Jauh
Namun harapan itu belum sepenuhnya utuh. Ketika ditanya lebih jauh mengenai tenggat waktu dan langkah konkret yang akan diambil jika ditemukan pelanggaran, jawaban yang muncul masih menggantung: “dalam waktu dekat.”

Frasa yang kerap terdengar sederhana itu justru menyisakan ruang kosong yang luas. Bagi warga yang setiap hari bersinggungan langsung dengan dampak lingkungan, “waktu dekat” bukanlah ukuran yang pasti.

Ia bisa berarti hari, minggu, bahkan bulan—sementara kehidupan terus berjalan di tengah ketidakpastian.

Di sinilah jarak antara kebijakan dan kenyataan terasa nyata. Di satu sisi, pemerintah bekerja melalui prosedur dan tahapan. Di sisi lain, warga hidup dalam ritme harian yang tak bisa ditunda: menghirup udara, mendengar suara, merasakan dampak.

Lingkungan Bukan Sekadar Angka

Isu ini lebih dari sekadar laporan teknis atau rekomendasi tertulis. Ia menyentuh hak dasar manusia—hak atas lingkungan yang sehat dan kehidupan yang layak. Pengelolaan limbah dan pengendalian kebisingan bukan hanya kewajiban administratif perusahaan, melainkan tanggung jawab moral.

Investasi memang penting. Ia membuka peluang, menggerakkan ekonomi, dan membawa harapan baru. Namun ketika ia bertumbuh tanpa keseimbangan, yang tersisa adalah ironi: kemajuan yang menggerus kualitas hidup.

Menunggu Kepastian, Menagih Tanggung Jawab

Kini, perhatian publik tertuju pada dokumen yang belum lahir itu—rekomendasi dari DLH yang dijanjikan akan segera keluar. Warga tidak sekadar menunggu kertas resmi, melainkan keputusan yang tegas dan berpihak pada keberlanjutan.

Akankah rekomendasi itu menjadi tonggak perubahan? Ataukah ia hanya akan menjadi arsip lain dalam tumpukan dokumen?

Di antara bisnis dan lingkungan, waktu seakan menjadi penentu. Dan di Reo, Manggarai, satu pertanyaan terus menggema, pelan namun pasti: kapan janji itu benar-benar menjadi nyata?