KLIKsulsel, MANGGARAI, NTT — Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) memadati halaman Natas Labar, Ruteng, Senin (11/5/2026), dalam apel mingguan yang kali ini tampil berbeda.
Pemerintah Kabupaten Manggarai resmi meluncurkan program Pekan ASN Sadar Pajak, sebuah gerakan yang menargetkan peningkatan kepatuhan pajak di kalangan aparatur negara demi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menegaskan sebanyak 8.659 ASN wajib menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), seluruh kewajiban diminta diselesaikan secara tertib dan tepat waktu.
“Kita semua punya tanah di kampung halaman masing-masing. Saya berharap semuanya sudah terdaftar dan pajaknya lunas,” tegas Bupati di hadapan ribuan ASN.
Tak hanya imbauan, Pemkab Manggarai juga menunjuk petugas khusus di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendata sekaligus memastikan kepatuhan pembayaran pajak di lingkungan kerja masing-masing.
Kejar Kemandirian Fiskal Daerah
Program Pekan ASN Sadar Pajak disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengejar kemandirian fiskal.
Pemkab Manggarai menilai optimalisasi penerimaan pajak daerah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Pemerintah juga menyambut positif regulasi baru terkait pembagian hasil pajak kendaraan bermotor. Kini, bagian untuk kabupaten langsung dipotong di sumber tanpa harus menunggu distribusi dari pemerintah provinsi pada tahun berikutnya.
Skema tersebut dinilai mempercepat perputaran anggaran untuk kebutuhan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
Namun, di balik semangat peningkatan PAD itu, muncul pertanyaan kritis dari masyarakat: apakah uang pajak yang dikumpulkan benar-benar kembali menjadi manfaat nyata bagi warga?Pajak dan Pertanyaan Besar Soal Transparansi
Pajak memang menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Jalan, fasilitas publik, hingga layanan pemerintahan bergantung pada uang yang dibayarkan masyarakat.
Tetapi, pengalaman sejumlah proyek pembangunan yang menuai sorotan membuat publik tidak bisa sekadar diminta patuh tanpa disertai jaminan transparansi.
Salah satu yang masih diingat masyarakat ialah kondisi ruas jalan Goloworok–Wela yang disebut mengalami kerusakan parah meski baru rampung sekitar setahun setelah pengerjaan.Padahal, proyek tersebut menelan anggaran miliaran rupiah.
Di sisi lain, keluhan mengenai pelayanan publik dan fasilitas yang belum optimal juga masih terdengar di tengah intensitas penarikan pajak yang terus dilakukan pemerintah.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar: ketika ASN diminta menjadi teladan dalam membayar pajak, apakah pemerintah juga sudah menjadi teladan dalam mengelola uang rakyat?Kesadaran Pajak Harus Dibangun dengan Kepercayaan
Pekan ASN Sadar Pajak dinilai menjadi langkah awal yang baik untuk membangun budaya kepatuhan tanpa pandang bulu, termasuk di kalangan pejabat dan aparatur negara sendiri.
ASN diminta memastikan tanah, kendaraan, hingga aset pribadi mereka tercatat dan memenuhi kewajiban pajak. Langkah tersebut diharapkan menutup celah penghindaran pajak sekaligus membangun kesetaraan antara pejabat dan masyarakat biasa.Namun, pengamat menilai kesadaran pajak tidak dapat dibangun hanya melalui penagihan dan instruksi administratif semata.
Kepercayaan publik menjadi faktor utama. Masyarakat akan lebih patuh membayar pajak jika melihat hasil nyata dari uang yang mereka setorkan, seperti jalan yang berkualitas, fasilitas kesehatan memadai, pendidikan yang baik, dan pelayanan publik yang profesional.
ASN Diimbau Hemat, Negara Juga Dituntut Cermat
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan ASN agar lebih bijak mengelola keuangan pribadi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.ASN diminta mengurangi perilaku konsumtif dan tidak menambah beban utang yang tidak perlu.
Pesan tersebut dianggap relevan, namun publik juga menilai prinsip kehati-hatian semestinya berlaku lebih besar pada pemerintah sebagai pengelola anggaran negara.
Jika masyarakat diminta disiplin mengatur pengeluaran pribadi, maka pemerintah pun dituntut jauh lebih teliti, transparan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan uang pajak rakyat.
Pajak Bukan Sekadar Target Angka
Bagi masyarakat, pajak bukan hanya soal pemasukan daerah atau target pendapatan tahunan. Pajak adalah bentuk kontrak sosial antara rakyat dan negara.
Rakyat menyerahkan sebagian penghasilannya dengan harapan negara menghadirkan perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan yang nyata.
Karena itu, Pekan ASN Sadar Pajak di Manggarai diharapkan tidak berhenti sebatas seremoni penagihan atau agenda administratif tahunan semata.
Masyarakat kini menaruh harapan lebih besar: bukan hanya memastikan pajak dibayar lunas, tetapi juga memastikan uang rakyat tidak hilang karena korupsi, salah kelola, atau proyek pembangunan yang cepat rusak.Kemandirian daerah, pada akhirnya, bukan hanya diukur dari tingginya angka PAD, tetapi juga dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebab tanpa kepercayaan, pajak hanya akan dipandang sebagai beban. Bukan kontribusi yang diberikan secara ikhlas demi pembangunan bersama.
