Viral Ibu dan Anak Perbaiki Jalan Rusak, Kritik Keras untuk Pembangunan Manggarai

KLIKsulsel_MANGGARAI — Kemajuan sebuah daerah sering kali dipamerkan lewat gedung pemerintahan yang megah, laporan keuangan yang rapi, atau angka-angka survei yang tampak meyakinkan.

Namun di balik statistik yang dipuji, ada pertanyaan yang tak bisa dihindari: apakah sebuah wilayah benar-benar bisa disebut maju ketika kebutuhan paling mendasar warganya masih terabaikan?

Pertanyaan itu kembali menyeruak dari pelosok Kampung Topak, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.

Di sana, jalan penghubung menuju Langke Liang Bua telah bertahun-tahun berada dalam kondisi rusak parah. Lubang besar menganga di sepanjang jalur, permukaan jalan tidak rata, dan akses yang sulit dilalui menjadi kenyataan sehari-hari bagi masyarakat.

Namun yang paling menyentuh sekaligus memalukan adalah siapa yang akhirnya turun tangan memperbaiki jalan tersebut.

Bukan petugas dinas.
Bukan tim teknis pemerintah.
Bukan pula pihak yang memiliki kewenangan atas anggaran pembangunan.

Melainkan para ibu dan anak-anak desa.
Dengan sekop seadanya dan semangat gotong royong, mereka menimbun lubang, memadatkan tanah, dan merapikan jalan demi keselamatan setiap orang yang melintas.

Mereka bekerja bukan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi agar tidak ada lagi warga yang mengalami kecelakaan atau kesulitan akibat jalan rusak yang selama ini dibiarkan.

Pemandangan itu menyebar luas di media sosial dan memantik reaksi publik. Salah satu unggahan warga menyampaikan kritik tajam terhadap arah pembangunan daerah.

“Kemajuan sebuah daerah bukan dilihat seberapa megah gedung yang ada, bukan dilihat seberapa baik angka yang tercatat. Selama masih ada hal mendasar yang belum diperhatikan, maka daerah itu belum bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan.”

Kalimat itu menjadi tamparan keras bagi wajah pembangunan di Manggarai.
Kontras Antara Laporan dan Kenyataan
Selama ini, berbagai laporan dan survei mengenai kondisi infrastruktur di Kabupaten Manggarai kerap menunjukkan hasil yang memuaskan.

Di atas kertas, pembangunan tampak berjalan sesuai rencana. Namun kenyataan di Kampung Topak memperlihatkan gambaran berbeda.

Di tengah klaim kemajuan, warga justru harus mengambil alih pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Padahal dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, pembangunan infrastruktur disebut sebagai prioritas utama.

Pemerintah menjanjikan penguatan konektivitas antarwilayah, mulai dari desa hingga kecamatan, demi memperbaiki pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sayangnya, janji itu terasa jauh dari kehidupan warga Desa Golo Langkok.
Keluhan masyarakat selama ini kerap dijawab dengan alasan klasik: keterbatasan anggaran dan pemangkasan dana.

Namun bagi warga, alasan tersebut tak lagi cukup menjelaskan mengapa kerusakan jalan bertahun-tahun belum juga ditangani.

“Dulu mereka datang ke sini meminta suara kita. Banyak janji manis yang diucapkan sampai kita percaya,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Kini, setelah para pejabat terpilih menduduki jabatan, warga merasa perlahan dilupakan.

“Sekarang rasanya kita makin jauh dari perhatian. Seolah-olah kita bukan bagian dari Kabupaten Manggarai ini,” lanjutnya.

Pernyataan itu bukan sekadar keluhan emosional. Ia adalah potret hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin yang pernah mereka dukung.
Ketika Gotong Royong Menjadi Kritik Sosial

Apa yang terjadi di Kampung Topak sesungguhnya menyimpan makna yang jauh lebih besar daripada sekadar aksi memperbaiki jalan rusak.

Di satu sisi, peristiwa ini menunjukkan kuatnya solidaritas masyarakat desa. Semangat gotong royong masih hidup dan menjadi kekuatan utama warga untuk bertahan menghadapi keterbatasan.

Namun di sisi lain, aksi para ibu dan anak-anak itu adalah bentuk kritik sosial paling jujur terhadap ketidakhadiran negara.

Infrastruktur bukan hanya soal jalan atau bangunan fisik. Infrastruktur adalah hak dasar warga negara. Jalan yang layak menentukan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keselamatan masyarakat.

Ketika warga harus memikul sendiri tugas yang semestinya dijalankan pemerintah, maka ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ada janji yang belum ditepati.
Ada tanggung jawab yang diabaikan.
Dan ada rakyat kecil yang kembali dipaksa bertahan dengan kemampuan mereka sendiri.

Pertanyaan besarnya kini menjadi semakin jelas: pembangunan ini sebenarnya untuk siapa?
Apakah hanya demi menghasilkan laporan yang indah dan angka statistik yang membanggakan? Ataukah benar-benar untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pelosok desa, merasakan manfaat nyata dari pembangunan?

Peringatan bagi Para Pemimpin

Peristiwa di Kampung Topak seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan para wakil rakyat di DPRD Manggarai.

Suara rakyat saat pemilu bukan sekadar jalan menuju kekuasaan. Ia adalah amanah yang harus dijaga dengan kehadiran, kepedulian, dan tindakan nyata.

Masyarakat tidak selalu menuntut hal besar. Kadang mereka hanya ingin jalan yang layak dilalui, akses yang aman bagi anak-anak sekolah, dan perhatian yang tidak berhenti setelah pesta demokrasi usai.
Karena itu, kisah para ibu dan anak-anak yang mengangkat sekop di Desa Golo Langkok tidak boleh berhenti sebagai viral sesaat di media sosial.

Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi warga dan segera mengambil langkah konkret memperbaiki akses jalan yang rusak bertahun-tahun tersebut.