Viral! Bantuan Pangan Tak Layak di Manggarai, Anggota DPRD Soroti Beras Kuning dan Minyak Kedaluwarsa

KLIKSULSEL_Ruteng, 25 April 2026 – Bantuan sosial yang semestinya menjadi simbol kehadiran negara bagi masyarakat justru memicu keprihatinan.

Warga Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dilaporkan menerima beras berwarna kuning dan minyak goreng yang telah melewati masa kedaluwarsa pada Rabu (22/4/2026).

Kondisi ini menuai respons tegas dari Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Arlan Nala. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai kejadian ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan persoalan serius yang mencoreng tanggung jawab penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Teguran Keras: Jangan Sampai Bantuan Membahayakan

Arlan menyampaikan kritik keras terhadap pihak terkait, khususnya dalam distribusi bahan pangan yang dinilai tidak layak konsumsi.

“Bagi saya, ini sesuatu yang memalukan. Saya minta dengan tegas agar jangan sampai masyarakat dirugikan dengan bantuan yang tidak layak,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan, penyaluran bahan pangan rusak tidak hanya melanggar tanggung jawab moral, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Bantuan yang seharusnya meringankan beban, justru dapat menjadi sumber masalah baru.

Soroti Lemahnya Pengawasan

Menurut Arlan, akar persoalan terletak pada lemahnya pengawasan sebelum bantuan disalurkan. Ia menilai proses pengecekan kualitas pangan belum dilakukan secara maksimal.

“Idealnya, sebelum disalurkan, harus dipastikan dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Jangan sampai barang rusak tetap dibagikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa potensi masalah serupa tidak hanya terjadi pada satu lembaga, tetapi bisa meluas jika tidak ada evaluasi menyeluruh.

Pengawasan distribusi bantuan, termasuk melalui instansi lain seperti dinas terkait, perlu diperketat.

Satu Kasus, Timbulkan Kekhawatiran Luas

Kasus di Kelurahan Watu memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Arlan mempertanyakan kemungkinan kejadian serupa terjadi di wilayah lain yang juga menerima bantuan.

“Ini baru satu kelurahan. Kalau kondisi yang sama terjadi di tempat lain, tentu menjadi persoalan serius,” ujarnya.

Kekhawatiran ini mencerminkan keresahan masyarakat terkait kualitas bantuan yang mereka terima.

Transparansi dan pengawasan dinilai menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Bantuan Bukan Sekadar Formalitas
Arlan menekankan bahwa bantuan sosial bukan hanya soal distribusi barang, melainkan bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

“Bantuan harus layak, aman, dan bermanfaat. Jika tidak, justru merugikan masyarakat,” katanya.

Ia berharap peristiwa ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh, tidak hanya berhenti pada penggantian barang atau klarifikasi semata.

Perbaikan sistem distribusi, peningkatan pengawasan, serta tindakan tegas terhadap pihak yang lalai dinilai perlu dilakukan.

Sudah Diselesaikan, Tapi Jadi Catatan Penting

Sementara itu, pihak Kelurahan Watu menyatakan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan oleh pihak terkait kepada para penerima manfaat. Meski demikian, kejadian ini tetap menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kepercayaan masyarakat, menurut Arlan, dibangun dari hal-hal mendasar—termasuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar layak dan tidak membahayakan.

“Ini soal kepercayaan. Negara harus hadir dengan kualitas, bukan sekadar kuantitas,” pungkasnya.