KLIKsulsel, MANGGARAI TIMUR — Banjir besar yang melanda wilayah Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyebabkan Jalan Hotmis di jalur strategis Pota–Riung putus total.
Peristiwa itu terjadi di titik Sungai Namerempa, Kampung Nangalok, Desa Golo Lijun, setelah air bah meluap deras selama lebih dari empat jam dan menghantam badan jalan hingga ambruk.
Akibat kerusakan tersebut, seluruh akses kendaraan dari dan menuju wilayah Elar terhenti total. Jalan Hotmis selama ini menjadi jalur utama aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus akses penting menuju layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi kebutuhan pokok.Warga kini menghadapi kondisi darurat karena harus mencari jalur alternatif yang dinilai berisiko dan sulit dilalui, terutama saat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi.
Pemuda Muhammadiyah Manggarai Timur Desak Respons Cepat Pemerintah
Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Manggarai Timur, Sulatin, meminta Pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera mengambil langkah konkret.Dalam keterangannya kepada media pada Rabu (20/5/2026), Sulatin menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya memberikan janji tanpa tindakan nyata di lapangan.
“Kami mendesak Dinas PUPR segera menurunkan tim teknis dalam waktu 1×24 jam. Pemerintah harus segera membangun akses darurat, baik melalui jembatan bailey maupun penimbunan sementara, agar mobilitas masyarakat bisa kembali normal,” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan penanganan hanya akan memperburuk kerusakan dan meningkatkan risiko keselamatan warga.
Jalan Hotmis Dinilai Sebagai Akses Vital Masyarakat
Sulatin menilai kerusakan Jalan Hotmis bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh akses kehidupan yang layak.Ia menegaskan bahwa jalur tersebut menjadi urat nadi utama bagi ribuan warga Elar dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Bagi kami, ini bukan hanya soal aspal dan tanah. Ini soal keadilan sosial. Ketika jalan putus, maka ekonomi lumpuh dan pelayanan dasar masyarakat ikut terganggu,” katanya.
Selain berdampak pada mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok juga terancam tersendat apabila penanganan tidak segera dilakukan.
Dasar Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
Pemuda Muhammadiyah Manggarai Timur menilai penanganan Jalan Hotmis merupakan tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi NTT. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah terhadap ruas jalan provinsi.
Sulatin menegaskan bahwa menunda perbaikan sama saja dengan mengabaikan hak masyarakat dan membiarkan warga menghadapi ancaman keselamatan di tengah kondisi darurat.
Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan kehadiran nyata melalui respons cepat dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terdampak.
Empat Tuntutan Mendesak untuk Pemprov NTT
Dalam pernyataannya, Pemuda Muhammadiyah Manggarai Timur menyampaikan empat tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Dinas PUPR, yaitu:
1. Penilaian Cepat di Lokasi
Pemerintah diminta segera mengirim tim teknis untuk melakukan asesmen kerusakan secara menyeluruh.
2. Penanganan Darurat
Akses sementara harus segera dibangun agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
3. Perbaikan Permanen
Pemerintah diharapkan menyiapkan anggaran pembangunan permanen dengan penguatan struktur jalan dan sistem drainase yang memadai untuk mengantisipasi banjir di masa mendatang.
4. Koordinasi Antarinstansi
Sinergi antara Pemprov NTT, BPBD, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dinilai penting agar distribusi bantuan dan pelayanan publik tetap berjalan selama masa darurat.
Warga Menanti Kehadiran Negara
Hingga berita ini diturunkan, warga masih terlihat berada di sekitar lokasi jalan rusak sambil berharap adanya tanda-tanda perbaikan dari pemerintah.
Bagi masyarakat Elar, Jalan Hotmis bukan sekadar infrastruktur penghubung antardaerah, melainkan akses utama menuju kehidupan yang lebih baik.
Sulatin menutup pernyataannya dengan harapan agar Pemerintah Provinsi NTT segera menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
“Kecepatan respons pemerintah adalah bukti kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami berharap warga Elar tidak dibiarkan menunggu terlalu lama,” tegasnya.
