Sembunyi di Balik Pintu Rujab: Politik Menghindar dan Krisis Kepercayaan di Ende

KLIKSULSEL, ENDE 15 April 2026 – Kota yang melahirkan ideologi Pancasila ini baru saja menyajikan sebuah tontonan yang ironis. Saat ratusan mahasiswa PMKRI Cabang Ende dan pelaku UMKM turun ke jalan, mempertahankan hak hidup di kawasan Ndao, yang terjadi bukanlah sebuah dialog demokrasi, melainkan sebuah lakon yang bisa kita sebut sebagai “Dra-Ende”: Drama Ende yang gagal.

Di hadapan gerbang Rumah Jabatan Bupati, di bawah terik matahari yang membakar ubun-ubun, rakyat bersimpuh meminta ruang untuk bernapas. Namun, di balik dinding kokoh itu, sang pemimpin justru memilih peran yang paling klasik dalam politik ketakutan: menghilang.

Ini bukan kali pertama. Seperti adegan yang diulang-ulang, Bupati Benediktus Badeoda kembali absen. Bukan absen dalam tugas kedinasan, melainkan absen dalam kemanusiaan, absen dalam tanggung jawab moral di hadapan mereka yang memilihnya. Ketika massa datang mengetuk pintu, pintu itu justru terkunci rapat, dan sang pemimpin seolah lenyap ditelan bumi.

Anatomi Pemimpin yang Menghindar

Dalam psikologi politik, tindakan menghindar yang dilakukan berulang kali bukan sekadar sikap diam.

Ini adalah tanda jelas dari defisit legitimasi. Seorang pemimpin yang tiga kali memilih pintu belakang atau alasan “dinas luar kota” yang mendadak saat rakyat datang menyampaikan aspirasi, sesungguhnya sedang melakukan desersi moral. Ia lari dari tanggung jawabnya sendiri.

Rumah Jabatan bukanlah benteng pertahanan pribadi, melainkan wujud fisik dari kontrak sosial. Ketika gerbangnya ditutup rapat saat rakyat datang, kontrak itu sedang disobek-sobek.

Sangat kontras ketika kita mendengar narasi bahwa aksi rakyat dianggap mengganggu ketenangan psikis, sementara di sisi lain, kebijakan penggusuran yang dilakukan justru mengancam ketenangan hidup ratusan keluarga.

Ini adalah apa yang saya sebut sebagai Politik Ghosting. Alih-alih merespons dengan argumen yang kuat dan nalar yang sehat, penguasa memilih menciptakan jarak. Ini adalah bentuk ketidakdewasaan dalam bernegara. Jika kebijakan yang diambil benar, rasional, dan berpihak pada rakyat, mengapa harus takut berhadapan dengan mahasiswa?

Mengapa suara warga Ndao harus dianggap sebagai polusi yang mengganggu, bukan sebagai masukan yang membangun?

Dalam demokrasi, kritik adalah sinyal perbaikan, bukan musuh yang harus dihindari atau ditakuti. Namun sayang, di Ende, sinyal itu justru dimatikan dengan cara menghilang, atau lebih buruk lagi, dengan ancaman.

Batu Ujian Integritas

Keprihatinan ini lahir dari sebuah paradoks pembangunan yang menyakitkan. Di saat 225 desa di Ende masih berjuang melawan kegelapan listrik dan jalanan yang rusak parah, energi pemerintah justru tampak sangat besar untuk memprioritaskan proyek-proyek yang pertanyaannya: untuk siapa? Water boom dan penataan sempadan tentu indah, tapi tidak bermakna jika di saat yang sama, rakyat kecil kehilangan tempat berusaha dan tempat berteduh.

Menghindar tiga kali adalah manifestasi dari kegagalan memahami peran sebagai “Bapak” bagi daerahnya. Seorang pemimpin yang memposisikan dirinya sebagai korban di rumahnya sendiri, sementara rakyatnya berjuang mempertahankan atap rumah mereka, adalah potret kepemimpinan yang kehilangan arah.

Perlu diingat, Rumah Jabatan itu dibangun dari pajak yang berasal dari keringat pedagang Ndao sendiri. Menghindar dari mereka yang membayar pajak dan memberikan suara saat mereka menuntut hak, adalah bentuk pembangkangan terhadap amanah.

Sejarah tidak akan mencatat kemegahan sebuah proyek jika di saat yang sama, nurani kemanusiaan sang pemimpin mengalami penyusutan. Jika pintu Rumah Jabatan tetap terkunci bagi suara rakyat, jangan heran jika suatu hari nanti, gerbang kepercayaan rakyat pun akan tertutup rapat, dan tak akan pernah terbuka lagi.

Di Ende, kita tidak hanya menyaksikan pembangunan fisik yang timpang, tapi juga sedang menyaksikan sebuah krisis kepemimpinan yang bersembunyi di balik pintu yang terkunci.