Kliksulsel, BULUKUMBA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini mendapat dukungan luas masyarakat kini mulai menghadapi sorotan dari sisi pengelolaan lingkungan.
Sejumlah warga di Kabupaten Bulukumba mengeluhkan aroma tidak sedap yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan limbah di beberapa dapur MBG yang beroperasi di wilayah mereka.
Keluhan tersebut memicu desakan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulukumba untuk segera turun melakukan inspeksi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta tata kelola limbah organik di dapur-dapur MBG.
Beberapa titik yang menjadi perhatian masyarakat antara lain dapur MBG di Palampang, Kecamatan Rilau Ale, dapur MBG Batukaropa, dapur MBG Polres Bulukumba di kawasan Tanete, serta dapur MBG yang berada di depan SPBU Tanete.Warga menilai langkah pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG telah memenuhi standar pengelolaan lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi.
Menurut sejumlah warga, aroma menyengat mulai tercium pada waktu-waktu tertentu, terutama saat aktivitas dapur sedang berlangsung atau ketika limbah hasil pengolahan makanan menumpuk sebelum diangkut.
Meski demikian, warga menegaskan bahwa keluhan tersebut tidak ditujukan untuk menolak keberadaan Program MBG. Sebaliknya, masyarakat mendukung penuh program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.Yang menjadi persoalan, kata warga, adalah bagaimana pengelolaan limbah dilakukan secara profesional sehingga manfaat program tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan sekitar.
“Programnya bagus dan sangat membantu masyarakat. Tetapi pengelolaan limbahnya juga harus diperhatikan karena warga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman,” ujar seorang warga di sekitar lokasi dapur MBG disalah sayundspur MBG yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Pada Sabtu (20/06).
DLH Diminta Tidak Menunggu Keluhan Meluas
Masyarakat meminta DLHK Bulukumba tidak menunggu persoalan semakin besar sebelum melakukan tindakan. Pemeriksaan lapangan dinilai perlu dilakukan untuk memastikan kondisi IPAL berfungsi sesuai kapasitas, termasuk mengecek saluran pembuangan, bak penampungan limbah, serta sistem pengolahan sisa makanan.
Selain inspeksi fisik, DLH juga didorong melakukan pengujian kualitas air limbah guna mengetahui apakah hasil pengolahan telah memenuhi baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Masyarakat berharap kalau ada dapur MBG yang tidak memenuhi standar untuk segera ditutupLangkah tersebut dianggap penting mengingat dapur MBG merupakan fasilitas yang setiap hari memproduksi makanan dalam jumlah besar sehingga menghasilkan limbah cair dan limbah organik yang tidak sedikit.
Apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara optimal, limbah berpotensi menimbulkan bau, mengundang lalat, hingga memengaruhi kualitas lingkungan permukiman warga.
Transparansi Pengelolaan Lingkungan Dinilai PentingSalah satu Aktivis di Bulukumba, Syamsir, menilai keberadaan dapur MBG harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat. Sebab, semakin besar kapasitas produksi makanan, semakin besar pula volume limbah yang harus diolah.
Karena itu, pengelola dapur MBG diharapkan terbuka terhadap pengawasan pemerintah dan masyarakat. Pemeriksaan dari DLHK juga dinilai dapat menjadi langkah preventif untuk memastikan seluruh fasilitas pengolahan limbah bekerja sesuai standar operasional.
“Jangan sampai program yang baik justru memunculkan persoalan lingkungan karena lemahnya pengawasan. Pemeriksaan harus dilakukan agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa pengelolaan limbah sudah sesuai aturan,” kata Syamsir.
Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Program MBG
Pengelolaan limbah yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis. Selain memastikan kualitas makanan yang disajikan, aspek kesehatan lingkungan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program tersebut.
Karena itu, desakan agar DLHK Bulukumba segera melakukan pemeriksaan terhadap dapur MBG di Palampang, Desa Batukaropa, Dapur MBG Polres Bulukumba di Tanete, maupun dapur MBG di depan SPBU Tanete, dinilai sebagai langkah yang wajar demi memastikan seluruh operasional berjalan sesuai standar lingkungan.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu respons dan langkah konkret dari pihak terkait untuk menjawab keluhan yang berkembang di lapangan. Pemeriksaan independen dan transparan dinilai menjadi jalan terbaik guna memastikan apakah dugaan pengelolaan IPAL yang belum o
ptimal tersebut benar terjadi atau tidak.
