KLIKsulsel, SUMBA TIMUR – Proyek pembangunan tambak udang seluas sekitar 2.000 hingga 2.150 hektar di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, menuai sorotan tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur.
Proyek yang disebut-sebut bakal mendongkrak ekonomi warga itu dinilai justru mengancam ekosistem sabana dan kawasan karst yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat setempat.
WALHI NTT menilai proyek tambak udang berskala besar tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan permanen. Bentang alam sabana yang selama ini berfungsi menjaga keseimbangan air dan tanah disebut terancam hilang akibat alih fungsi lahan untuk kepentingan industri.
Dekat Permukiman Warga“Sabana bukan tanah kosong. Ia adalah ekosistem hidup yang menyimpan cadangan air, menyerap karbon, menahan tanah longsor, sekaligus menjadi tempat masyarakat menggembalakan ternak dan menjalankan tradisi turun-temurun. Menghancurkan lebih dari 2.000 hektar sabana sama artinya dengan merampas ruang hidup rakyat dan menghapus penyangga alam yang tak tergantikan,” kata Staf Divisi Hukum WALHI NTT, Yulianto Behar Nggali Mara, SH, MH.
Sorotan lain muncul karena lokasi tambak disebut hanya berjarak sekitar 700 meter dari permukiman warga. Jarak tersebut dinilai terlalu dekat untuk kawasan industri tambak udang yang berpotensi menghasilkan limbah.
WALHI mengingatkan limbah tambak seperti sisa pakan, antibiotik, dan bahan kimia berisiko mencemari air tanah dan sumber air bersih warga. Kondisi itu dinilai sangat berbahaya bagi masyarakat Sumba Timur yang selama ini hidup di wilayah dengan tingkat kekeringan tinggi.
Kawasan Karst Disebut Terancam“Sumba Timur punya iklim kering dan sangat bergantung pada cadangan air alam. Menghancurkan sabana dan karst demi tambak udang adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Ini seperti menggali kuburan sendiri bagi keberlangsungan hidup masyarakat,” ujarnya.
WALHI juga menyoroti lokasi proyek yang berada di kawasan karst. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai tangki air alami yang berfungsi menyimpan cadangan air dalam jumlah besar.
Menurut WALHI, jika kawasan karst dibongkar dan dialihfungsikan menjadi tambak, maka sistem penyimpanan air alami akan rusak. Dampaknya, krisis air bersih di Sumba Timur dikhawatirkan semakin parah saat musim kemarau.
Selain ancaman kekeringan, perubahan bentang alam juga disebut dapat meningkatkan risiko banjir dan kerusakan tanah saat musim hujan karena daya serap air menurun drastis.
Janji Lapangan Kerja Dinilai SemuWALHI menilai janji kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja dari proyek tambak udang skala besar kerap tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
Berdasarkan pengalaman di berbagai daerah lain di Indonesia, proyek tambak udang disebut sering meninggalkan persoalan lingkungan dan sosial. Mulai dari lahan yang menjadi asin dan tandus, pencemaran air, hingga konflik perebutan sumber daya alam.
“Keuntungan besar biasanya hanya dinikmati segelintir investor. Sementara masyarakat lokal justru kehilangan lahan ternak, sumber air, tanah subur, bahkan kehilangan cara hidup mereka sendiri,” tegas Yulianto.
WALHI Desak Kajian Lingkungan Independen
WALHI NTT mempertanyakan posisi pemerintah dalam proyek tersebut. Mereka menilai pembangunan berjalan tanpa kajian lingkungan independen dan minim keterlibatan masyarakat.
Padahal, menurut WALHI, negara memiliki kewajiban melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang aman dan sehat.
“Kita sedang menyaksikan bagaimana kepentingan investasi ditempatkan jauh di atas keselamatan rakyat dan alam. Negara seharusnya menjadi pelindung, bukan justru membuka jalan bagi penghancuran atas nama pembangunan,” ujarnya.
Atas kondisi itu, WALHI NTT menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta kajian lingkungan yang independen dan terbuka, mendesak perlindungan kawasan sabana dan karst Sumba Timur, serta mendorong pembangunan alternatif berbasis masyarakat tanpa merusak lingkungan.
WALHI menegaskan kesejahteraan tidak bisa dibangun dengan mengorbankan alam. Menurut mereka, kerusakan ekologis yang terjadi hari ini dapat menjadi beban panjang bagi generasi mendatang.“Sumba tidak butuh kekayaan sesaat yang meninggalkan tanah tandus dan air beracun. Sumba butuh pembangunan yang menjaga alam, karena bagi masyarakat di sini, alam bukan sekadar aset, tapi nyawa,” pungkas Yulianto.
