Sulsel, KLIKsulsel_Front Lingkungan Hidup (FLH) Indonesia kembali mengingatkan pentingnya langkah cepat dalam menangani aktivitas pertambangan ilegal yang masih menjadi persoalan lingkungan di Sulawesi Selatan.
Koordinator Nasional FLH, Arie M. Dirgantara, menyampaikan bahwa perlindungan lingkungan merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menutup seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang terbukti tidak memiliki izin. Tidak boleh ada kompromi terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” ujarnya, Kamis (16/07).
FLH juga meminta instansi terkait melakukan evaluasi terhadap pengawasan pertambangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurut FLH, penanganan tambang ilegal tidak hanya membutuhkan penindakan hukum, tetapi juga upaya pemulihan lingkungan dan penguatan pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
