KLIKsulsel — Di tengah riuh rendah jagat maya yang tak pernah benar-benar tidur, sebuah tangkapan layar sederhana menjelma bara. Ia berangkat dari ruang privat bernama status WhatsApp, lalu melesat liar ke ruang publik, memantik emosi, dan mengundang gelombang perbincangan yang tak lagi bisa dibendung.
Adalah unggahan yang diduga berasal dari seorang petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purbalingga, Jawa Tengah, yang kini menjadi pusat perhatian.
Dalam gambar yang beredar, tampak sejumlah petugas tengah melakukan peregangan, seolah menyiapkan tubuh sebelum menghadapi rutinitas.
Namun, bukan gerakan tubuh itu yang menjadi sorotan—melainkan kalimat yang menyertainya.
“Peregangan sik (dulu), sebelum menghadapi komentar rakyat jelata yang kurang bersyukur,” demikian bunyi tulisan yang tersemat.
Unggahan tersebut pertama kali mencuat melalui akun Instagram @info_purbalinga pada Senin, 16 Maret 2026. Sejak saat itu, kata-kata yang mungkin semula terasa ringan bagi penulisnya, berubah menjadi batu yang dilempar ke tengah danau—menimbulkan riak yang terus melebar.
Gelombang Kecaman: Ketika Kata Menjadi Luka
Warganet merespons cepat, dan sebagian besar dengan nada getir. Istilah “rakyat jelata” dianggap tidak sekadar pilihan kata, melainkan cermin sikap yang dinilai merendahkan.
Apalagi, konteksnya bersinggungan langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah inisiatif yang lahir dari dana publik, dari pajak yang dihimpun dari masyarakat luas.
“Kalau MBG stop, kalian nggak dapat gaji lagi dari pajak rakyat,” tulis salah satu pengguna Instagram.
Komentar lain mengalir dengan nada serupa, menekankan bahwa kritik dari masyarakat bukanlah gangguan, melainkan bagian dari proses evaluasi yang sehat dalam pelayanan publik.
Ada pula yang menyoroti ironi: program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat justru diiringi dengan narasi yang dianggap merendahkan mereka yang menjadi penerima manfaatnya.
Dalam lanskap digital, kata-kata memang tak pernah benar-benar mati. Ia hidup, beresonansi, dan kadang—melukai.
Permohonan Maaf: Sebuah Upaya Meredam Bara
Tak berselang lama setelah unggahan itu viral, seorang perempuan bernama Diah Fatmiasih muncul ke hadapan publik melalui sebuah video klarifikasi.
Dengan suara yang bergetar di antara penyesalan, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas.
“Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh penerima manfaat MBG dan masyarakat luas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan kesalahan pribadi, bukan representasi dari institusi maupun program dapur MBG tempat ia terlibat.
Lebih jauh, ia juga menyatakan kesiapannya untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya—sebuah pengakuan yang datang setelah gelombang kritik tak lagi bisa dihindari.
Sanksi dan Akhir Sebuah Status
Di tengah upaya meredam situasi, beredar pula informasi melalui media sosial bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan dari perannya sebagai relawan SPPG.
Sebuah tangkapan layar percakapan yang beredar menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tindak lanjut atas polemik yang terjadi.
Meski belum seluruhnya terkonfirmasi secara resmi, kabar itu menjadi penutup sementara dari kisah yang bermula dari sebaris kalimat.
Di Antara Kata dan Tanggung Jawab
Peristiwa ini menjadi pengingat sunyi di tengah bisingnya era digital: bahwa kata-kata, sekecil apa pun, membawa beban makna. Terlebih ketika diucapkan oleh mereka yang berdiri di ruang pelayanan publik.
Di sana, setiap kalimat bukan sekadar ekspresi, melainkan representasi.
Dan publik, dengan segala kepekaannya, tak lagi hanya mendengar—tetapi juga menilai, mengingat, dan menuntut tanggung jawab.
Sebab dalam dunia yang terhubung tanpa jeda, satu status bisa menjadi cermin—tentang bagaimana kita memandang sesama.
