LELAK, KLIKSULSEL.– Senin sore (23/02), tepat pukul 16.00 WITA, Kantor Desa Bangka Lelak, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, berubah wajah. Ruang administrasi yang biasanya dipenuhi berkas dan stempel resmi menjelma menjadi ruang dengar—tempat suara rakyat menggema, berharap tak sekadar menjadi angin lalu.
Di sanalah reses anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Partai Perindo, Yohanes D.M. Gampur, digelar. Sebuah momentum konstitusional yang lebih dari sekadar agenda formal, melainkan jembatan sunyi antara harapan warga dan meja kebijakan pemerintah daerah.
Reses DPRD Manggarai: Jendela Kedekatan dengan Rakyat
Plt. Kepala Desa Bangka Lelak membuka kegiatan dengan kalimat sederhana namun sarat makna: reses bukan sekadar prosedur, melainkan kewajiban moral untuk mendengar.
Yohanes menegaskan hal serupa.
“Kalau di gedung saya menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, tapi di sini saya hanya mendengar.”
Sebagai legislator, ia menjelaskan peran DPRD dalam fungsi pengawasan regulasi dan anggaran.
Namun sore itu, ia memilih duduk sebagai pendengar.
Tokoh adat, pemuka masyarakat, hingga tokoh pendidikan dari SMAN 1 Lelak hadir.
Generasi tua dan muda berbagi ruang yang sama. Aspirasi tidak mengenal usia.
Renovasi Rumah Adat dan Air Bersih: Identitas dan Kebutuhan Dasar
Suara pertama datang dari Bernadus Babut, seorang tetua adat. Dengan nada tenang namun tegas, ia mengusulkan renovasi rumah adat serta penyediaan air minum bersih.
Rumah adat bukan sekadar bangunan kayu beratap ijuk. Ia adalah memori kolektif dan identitas budaya. Yohanes menjelaskan bahwa realisasi program rumah adat tahun 2025 mencapai 97 persen. Namun masih ada yang belum tercatat, termasuk Gendang Dese.
“Program ini direncanakan lima tahun, tetapi keterbatasan anggaran akibat efisiensi dari pusat membuat realisasinya belum maksimal,” ujarnya jujur.
Air bersih pun menjadi kebutuhan mendesak—soal yang tak bisa ditunda, karena menyentuh langsung kualitas hidup warga.
Infrastruktur Lelak: Jalan yang Masih Menunggu Perhatian
Pembangunan infrastruktur menjadi aspirasi paling mengemuka.
Warga mengusulkan:
Perbaikan jalan Ngele menuju Welu
Jalan Pongkondo ke Mbohang
Jalan menuju Lehot
Meski beberapa ruas masih dapat dilewati, warga menginginkan peningkatan kualitas jalan sesuai standar, termasuk sistem irigasi untuk mencegah genangan air.
Namun realitas anggaran berbicara lain. Dibandingkan kecamatan lain, alokasi untuk Kecamatan Lelak dinilai lebih kecil.
“Banyak kecamatan lain mendapatkan alokasi yang jauh lebih besar,” ungkap Yohanes tanpa tedeng aling-aling.
“Jalan dari Pering ke Mbohang adalah jalan singgah, tapi kami juga butuh perhatian,” ucap seorang peserta, mewakili kegelisahan yang lama terpendam.
Kelompok Tani dan Minimnya Sosialisasi PPL
Dari sektor pertanian, kelompok tani menyuarakan kekecewaan. Mereka mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) terkait penanganan hama maupun teknik perawatan tanaman.
Di wilayah yang sebagian besar menggantungkan hidup pada tanah dan musim, absennya pendampingan teknis bukan sekadar kekurangan administratif—tetapi potensi kerugian nyata bagi petani.
Harapan mereka sederhana: DPRD menjadi juru bicara yang memperjuangkan kehadiran negara di ladang-ladang mereka.
Kisruh Data PKH dan Harapan Pengawasan
Masalah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) turut menjadi sorotan. Sumber dana dari berbagai tingkatan pemerintahan menimbulkan tumpang tindih data penerima.
Plt. Kepala Desa mengakui bahwa pendamping PKH belum pernah datang untuk verifikasi langsung di desa. Ia menyarankan masyarakat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai agar kejelasan data bisa diperoleh.
Sebagian warga bahkan mengusulkan pembentukan tim pengawas khusus, agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Janji yang Kini Dinantikan
Menanggapi ragam aspirasi tersebut, Yohanes D.M. Gampur berkomitmen membawa setiap keluhan ke dinas terkait.
“Untuk masalah PPL, rumah adat, air minum bersih, dan bantuan PKH, saya akan segera berkoordinasi,” katanya.
Namun bagi warga Bangka Lelak, reses bukan sekadar catatan di buku agenda DPRD. Ia adalah harapan agar suara dari pelosok tak hilang di antara berkas dan rapat panjang.
Sore itu, matahari tenggelam perlahan di langit Lelak. Warga pulang membawa harapan yang sama: semoga suara mereka tidak berhenti sebagai cerita dalam forum, tetapi menjelma menjadi kebijakan nyata.
Kini, Desa Bangka Lelak menunggu. Bukan janji, melainkan bukti.
