KLIKSULSEL_Bulukumba — Di balik denting alat masak dan denyut aktivitas Dapur MBG di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, tersimpan kegelisahan yang perlahan menjelma menjadi suara publik.
Bangunan yang berdiri di bekas Warkop Dua Tellue itu kini berada dalam sorotan, menyusul isu dugaan bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi standar lingkungan yang berlaku.
Isu ini mencuat dari pengamatan awal serta laporan warga sekitar yang menaruh kekhawatiran terhadap sistem pengelolaan limbah cair dapur tersebut.
Dugaan ketidaksesuaian IPAL dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, terlebih mengingat letak bangunan yang berada di kawasan sensitif—berdekatan dengan rumah sakit dan berdampingan langsung dengan rumah dan permukiman padat penduduk.
“Kami melihat kondisi bangunannya sangat dekat dari area rumah sakit dan rumah warga. Kami khawatir IPAL-nya diduga tidak memenuhi standar yang ada,” ungkap seorang warga Caile yang memilih tidak disebutkan namanya, Kamis (05/02/2026).
Kekhawatiran itu tak berhenti di tingkat warga. Ketua Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba, Syahrul, menyebut persoalan IPAL bukan sekadar urusan teknis, melainkan perkara yang menyentuh kepentingan hidup masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, pengelolaan IPAL harus berdiri di atas fondasi yang kokoh—mulai dari kelengkapan perizinan, desain dan konstruksi yang sesuai standar, hingga mekanisme operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
Semua itu menjadi syarat mutlak agar limbah cair yang dihasilkan benar-benar aman sebelum dilepas ke lingkungan.
“IPAL bukan hal sepele. Jika tidak dikelola dengan benar, dampaknya bisa serius terhadap kebersihan, kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan sekitar,” tegas Syahrul.
Ia pun mendesak instansi teknis yang berwenang untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan verifikasi lapangan.
Transparansi serta ketegasan dalam penegakan regulasi dinilainya penting agar tidak muncul preseden buruk dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bulukumba.
Di sisi lain, pemilik Dapur MBG, Hj. Hamrina, merespons isu tersebut dengan nada terbuka. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (05/02/2026), ia mengaku terkejut atas dugaan yang beredar, namun menegaskan kesiapannya untuk dievaluasi.
“Siapa yang bilang tidak sesuai? Sebaiknya kita tanyakan ke DLHK apakah betul tidak sesuai. Kalau memang tidak sesuai, kami siap dievaluasi dan melakukan perbaikan. Semua rekomendasi DLHK akan kami ikuti,” jelasnya.
Sikap kooperatif itu menjadi satu sisi dari kisah yang masih menunggu kejelasan.
Selain itu, Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bulukumba, Emil Yusri, yang dikonfirmasi melalui WhatsApp pada hari yang sama, belum memberikan tanggapan atau komentar terkait dugaan tersebut.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait.
Pemeriksaan menyeluruh dan terbuka dinilai menjadi kunci untuk menjawab keresahan warga—sekaligus memastikan bahwa pengelolaan limbah di jantung kota Bulukumba berjalan sesuai aturan, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan aktivitas ekonomi, satu hal mengemuka dengan jelas: lingkungan yang sehat bukanlah kemewahan, melainkan hak bersama yang tak boleh diabaikan.
