KLIKSULSEL, Manggarai — Dalam denyut pemerintahan daerah yang tak pernah benar-benar senyap, sebuah keputusan bisa menjadi penentu arah.
Pada apel mingguan, 23 Februari 2026, Herybertus Geradus Laju Nabit, Bupati Manggarai, mengambil langkah yang memantik perhatian publik: menunda penandatanganan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu hingga penyelidikan atas polemik yang mencuat benar-benar tuntas.
Keputusan itu bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah garis tegas yang ditarik di antara komitmen pada kebijakan nasional dan tanggung jawab hukum yang tak boleh dikaburkan.
Dasar Hukum Jadi Panglima, Kehati-hatian Jadi Pengaman
Kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan mandat dari Undang-Undang ASN, dirancang sebagai solusi nasional atas persoalan panjang tenaga honorer di berbagai daerah. Di Manggarai, proses itu telah berjalan berbulan-bulan mengikuti mekanisme dan peta jalan pemerintah pusat.
Namun, ketika polemik muncul, Bupati tidak memilih jalan mudah. Ia menghentikan sementara langkah yang berpotensi bermasalah.
“Penandatanganan yang tidak sah bisa berimplikasi hukum dan mengarah pada indikasi korupsi,” demikian penegasan yang menjadi alarm kewaspadaan. Pernyataan tersebut bukan retorika, melainkan refleksi dari realitas hukum yang kerap menjerat banyak pihak ketika kehati-hatian diabaikan.
Sikap ini menegaskan satu hal: hukum harus tetap menjadi panglima. Mandat nasional tetap dihormati, namun integritas proses tidak boleh dikorbankan.
Antara Apresiasi dan Ketelitian: Pesan untuk Tenaga Honorer
Di balik keputusan penundaan, terselip pesan penting bagi tenaga honorer. Pengangkatan melalui skema PPPK Paruh Waktu disebut sebagai bentuk apresiasi negara atas dedikasi yang telah diberikan selama bertahun-tahun.
Penundaan ini, menurut Bupati, bukanlah bentuk penolakan.
Ia justru memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sah secara hukum dan adil bagi seluruh pihak.
Dalam narasi kebijakan publik, seringkali angka dan regulasi menutupi wajah-wajah manusia di baliknya.
Namun di Manggarai, aspek kemanusiaan itu tetap dihadirkan: tenaga honorer bukan sekadar data, melainkan individu-individu yang menaruh harapan pada kepastian.
Target Realisasi Keuangan 25%: Disiplin Anggaran untuk Rakyat
Selain isu PPPK, Bupati juga menyoroti target realisasi keuangan sebesar 25 persen pada akhir triwulan pertama 2026.
Langkah ini menegaskan bahwa ketegasan bukan hanya soal regulasi kepegawaian, tetapi juga tentang disiplin fiskal. Realisasi anggaran yang tepat waktu menjadi indikator bahwa roda pembangunan benar-benar bergerak.
Anggaran bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Ia adalah jalan yang diaspal, layanan kesehatan yang diperbaiki, pendidikan yang diperkuat.
Setiap persen realisasi mencerminkan seberapa cepat pemerintah menerjemahkan perencanaan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Koperasi sebagai Jalan Pemberdayaan
Tak berhenti pada tata kelola dan anggaran, Bupati juga mengajak aparatur untuk bergabung dalam koperasi. Ajakan ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan strategi pemberdayaan ekonomi internal.
Koperasi diposisikan sebagai ruang bertumbuh bersama—menguatkan ketahanan ekonomi pegawai sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. Dalam konteks daerah, model kolektif seperti ini menjadi fondasi penting untuk membangun kemandirian.
Tegas, Hati-hati, dan Berorientasi Kepentingan Bersama
Langkah-langkah yang diambil Bupati Manggarai mencerminkan model kepemimpinan yang tegas namun terukur. Ia tidak tergesa-gesa, namun juga tidak membiarkan polemik berlarut tanpa arah.
Penundaan penandatanganan PPPK Paruh Waktu menunjukkan komitmen terhadap kepastian hukum. Target realisasi keuangan menegaskan disiplin pemerintahan. Ajakan berkoperasi memperlihatkan visi pemberdayaan ekonomi.
Di tengah dinamika daerah dan tekanan berbagai kepentingan, kepemimpinan memang diuji bukan saat semuanya tenang, tetapi ketika keputusan sulit harus diambil.
Dan di Manggarai, pada sebuah pagi apel yang mungkin tampak biasa, ketegasan itu menemukan momentumnya.
