KLIKsulsel, Ruteng, Manggarai — Di sudut ruang yang seharusnya menjadi gerbang penyelamatan, seorang pasien terbaring lemah di dekat pintu toilet Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Ruteng.
Wajahnya memerah, tubuhnya menahan nyeri, sementara waktu berjalan tanpa kepastian. Hampir tiga jam berlalu, namun penanganan medis yang layak tak kunjung datang.
Peristiwa ini mencuat ke ruang publik setelah unggahan akun Facebook Fransiskus Darman viral dan dibagikan luas, termasuk oleh akun Info Labuan Bajo.
Dalam narasinya, Fransiskus menyoroti dugaan lambannya respons tenaga medis karena pasien diminta menyelesaikan administrasi terlebih dahulu.“Pasien sudah dalam kondisi darurat, tapi kami terpaksa menunggu karena dikatakan harus menyelesaikan berkas administrasi dulu,” tulisnya.
Unggahan itu seolah menjadi gema lama yang kembali menggema—tentang relasi rumit antara prosedur administratif dan urgensi penyelamatan nyawa.
Riwayat Keluhan yang Berulang
Kisah ini bukan lembar baru. Di ruang komentar, akun Josi Jiman mengingat kembali pengalaman pahit pada 2015, ketika keluarganya menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Ia menilai ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum.
Namun di tengah gelombang kritik, muncul pula suara penyeimbang. Rosiana Mathilda mengingatkan tentang pentingnya sistem triase—mekanisme medis yang menentukan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatan.“Kalau pasien ditempatkan jauh dari tenaga medis, bisa jadi kondisinya dinilai masih stabil. Dalam kondisi ramai, waktu tunggu memang tidak terhindarkan,” tulisnya.
Di sinilah persepsi bertabrakan: antara rasa urgensi keluarga pasien dan logika sistem pelayanan kesehatan.
“Nyawa Lebih Penting dari Administrasi”
Seorang aktivis kesehatan yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa dalam dunia medis, waktu adalah denyut yang tak bisa ditawar.
“Tidak boleh ada sistem yang membuat nyawa menunggu. Administrasi bisa menyusul, tapi keselamatan harus didahulukan. Itu bukan sekadar aturan, tapi etika,” ujarnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi dilema klasik dalam pelayanan publik: ketika prosedur bertemu dengan kemanusiaan, mana yang harus berdiri di garis depan?
Menanti Klarifikasi ManajemenHingga kini, pihak manajemen RSUD Ruteng belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi kepada Direktur RSUD Ruteng, dr. Oktavianus Yanuarius, masih belum membuahkan hasil.
Di sisi lain, keluarga pasien berharap kejadian ini menjadi titik balik—bukan sekadar viral sesaat, melainkan momentum refleksi.
“Rumah sakit bukan hanya soal alat dan bangunan. Tapi tentang bagaimana manusia diperlakukan di saat paling rapuh dalam hidupnya,” ujar salah satu anggota keluarga.
Antara Sistem dan EmpatiKasus ini kembali membuka pertanyaan mendasar: apakah sistem kesehatan kita cukup lentur untuk menempatkan kemanusiaan di atas prosedur?
Di lorong UGD, di dekat pintu toilet yang
sunyi, pertanyaan itu menggantung—bersama napas pasien yang menunggu, dan harapan bahwa di masa depan, tak ada lagi nyawa yang harus bernegosiasi dengan waktu hanya karena selembar administrasi.
